Sejarah Asal Usul Samarinda Kalimantan Timur

Kota Samarinda yang kini berdiri sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum menjadi kota modern seperti sekarang, Samarinda tumbuh dari sebuah kawasan permukiman di tepian Sungai Mahakam yang menjadi jalur penting pertumbuhan manusia dan budaya di Pulau Kalimantan. 

Sejarah berdirinya Kota Samarinda tidak bisa dilepaskan dari peran Kesultanan Kutai Kartanegara, kedatangan pendatang dari berbagai daerah, serta posisi strategis Sungai Mahakam yang sejak berabad-abad lalu menjadi nadi kehidupan masyarakat di wilayah timur Kalimantan.

Benar, Samarinda bukan hanya ditinggali oleh suku asli Kalimantan seperti Dayak, Kutai, maupun Banjar. Menurut catatan sejarah, ada suku pendatang yang kemudian menetap dan hidup di Benua Etam.

Asal-Usul Nama Samarinda
Seperti yang tercatat dalam buku Sejarah Kota Samarinda terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, asal-usul nama Samarinda memiliki beberapa versi. Versi paling populer menyebut nama ini berasal dari istilah 'sama-rendah', yang merujuk pada tinggi rumah rakit Bugis Wajo yang sejajar satu sama lain.

Versi lain menyebutkan nama ini berasal dari kondisi geografis daratan dan Sungai Mahakam yang sama-sama rendah, sehingga kawasan kota sering tergenang air hingga dilakukan penurapan besar-besaran sejak 1950-an.

Ada pula versi yang menyebut asal kata 'Samarendo' dari bahasa Sanskerta yang berarti selamat sejahtera, serta versi cerita rakyat yang menafsirkan Samarinda sebagai gabungan kata 'samar' dan 'indah'. Hingga masuk ke era 1980-an, masyarakat masih sering menyebut kota ini dengan lafal 'Samarenda'.

Kekuasaan Kerajaan Kutai dan Masa Awal sebelum Berdirinya Samarinda
Arsip Perpustakaan Kota Samarinda mencatat dulunya Samarinda merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri sekitar tahun 1300 Masehi dengan pusat awal di Kutai Lama, kawasan yang berada di hilir Sungai Mahakam dari arah tenggara wilayah Samarinda sekarang.

Pada masa itu, kawasan Samarinda belum berwujud kota, melainkan berupa wilayah permukiman dan aktivitas masyarakat yang berada dalam pengaruh kekuasaan kerajaan.

Dalam perkembangan politik, Kerajaan Kutai Kartanegara sempat berada dalam posisi sebagai kerajaan taklukan dari Kerajaan Banjar, yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Negara Dipa di bawah kepemimpinan Maharaja Suryanata.

Hubungan kekuasaan ini terjadi pada masa yang sezaman dengan kejayaan Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14 hingga ke-15 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Samarinda telah masuk dalam jaringan politik dan kekuasaan besar Nusantara saat itu.

Pusat pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara mengalami beberapa kali perpindahan. Awalnya berada di Jahitan Layar di Kutai Lama, kemudian berpindah ke Tepian Batu pada tahun 1635. Selanjutnya pusat kerajaan kembali dipindahkan ke Pemarangan (Jembayan) pada tahun 1732, sebelum akhirnya menetap di Tenggarong sejak tahun 1781 hingga 1960.

Perpindahan pusat kerajaan ini turut memengaruhi wilayah-wilayah di sepanjang Sungai Mahakam, termasuk kawasan yang kelak berkembang menjadi Samarinda.

Penduduk paling awal yang mendiami wilayah Kalimantan bagian timur, termasuk kawasan Samarinda, adalah Suku Kutai Kuno yang dikenal dengan sebutan Melanti. Secara antropologis, kelompok ini termasuk dalam ras Melayu Muda (Deutro Melayu), hasil percampuran ras Mongoloid, Melayu, dan Wedoid.

Migrasi leluhur mereka diperkirakan berasal dari Semenanjung Kra dan terjadi sekitar abad kedua sebelum Masehi, jauh sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan di Kalimantan.

Pasa abad ke-13 Masehi, jauh sebelum istilah Samarinda digunakan, sudah terdapat enam perkampungan penduduk di kawasan ini. Keenam kampung tersebut yaitu:

• Pulau Atas
• Karang Asam
• Karang Mumus
• Luah Bakung (Loa Bakung)
• Sembuyutan (Sambutan)
• Mengkupalas (Mangkupalas)

Penyebutan enam kampung tersebut tercatat dalam manuskrip surat Salasilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah atau 24 Februari 1849 Masehi.

Naskah penting ini kemudian dikutip oleh sejarawan Belanda C.A. Mees, dan hingga kini menjadi salah satu sumber utama dalam penelusuran sejarah awal Samarinda dan wilayah sekitarnya.

Masuknya Orang Banjar ke Samarinda

Suku Banjar merupakan salah satu suku asli Pulau Kalimantan yang secara historis menempati wilayah Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur.

Karena sebelum tahun 1957 seluruh Pulau Kalimantan (kecuali Malaysia dan Brunei) merupakan satu provinsi dengan ibu kota Banjarmasin, maka keberadaan orang Banjar di Samarinda tidak dapat dikategorikan sebagai pendatang.

Migrasi penting suku Banjar ke wilayah Kalimantan Timur tercatat sejak tahun 1565, ketika rombongan Banjar dari Batang Banyu dan Amuntai, di bawah pimpinan Aria Manau dari Kerajaan Kuripan, merintis berdirinya Kerajaan Sadurangas (Pasir Balengkong) di wilayah Paser. Dari sinilah orang-orang Banjar kemudian menyebar ke berbagai wilayah di bawah pengaruh Kerajaan Kutai Kartanegara, termasuk kawasan yang kini dikenal sebagai Samarinda.

Awal permukiman Banjar di Kalimantan Timur juga berkaitan dengan runtuhnya Kesultanan Demak pada tahun 1546 yang menyebabkan Kerajaan Banjar memiliki pengaruh kuat atas Kutai Kartanegara.

Penyebaran orang Banjar yang merata dan tidak membentuk kampung khusus inilah yang kemudian menjadikan bahasa Banjar berkembang sebagai bahasa dominan masyarakat Samarinda, meskipun kemudian datang pula suku Bugis, Jawa, dan etnis lainnya.


Kedatangan Bugis Wajo dan Berdirinya Samarinda

Peristiwa yang tidak kalah penting dalam sejarah Samarinda adalah kedatangan rombongan Bugis Wajo. Setidaknya ada beberapa versi mengenai kedatangan rombongan Bugis Wajo ini.

Versi yang paling diterima berasal dari seminar sejarah Samarinda pada 21 Agustus 1987 yang menyimpulkan bahwa rombongan Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona tiba di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara pada 21 Januari 1668.

Peristiwa ini berkaitan erat dengan penolakan orang-orang Bugis terhadap Perjanjian Bongaya setelah Kesultanan Gowa kalah dari Belanda. Berdasarkan estimasi pelayaran selama 64 hari sejak 18 November 1667, ditetapkanlah tanggal 21 Januari 1668 sebagai waktu kedatangan mereka.

Tanggal ini kemudian dilegalkan secara politik melalui Peraturan Daerah Kotamadya Samarinda Nomor 1 Tahun 1988, yang menetapkan 21 Januari 1668 M (5 Sya'ban 1078 H) sebagai Hari Jadi Kota Samarinda.

Raja Kutai saat itu, Aji Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martapura, mengabulkan permohonan orang-orang Bugis Wajo untuk bermukim di wilayahnya. Mereka diberikan lahan di dataran rendah yang cocok untuk pertanian, perikanan, dan perdagangan, dengan kesepakatan bahwa mereka akan membantu kepentingan kerajaan, terutama dalam menghadapi musuh.

Awalnya rombongan Bugis memilih wilayah muara Karang Mumus, tetapi karena kondisi arus sungai yang berputar dan sulit dilayari, Raja Kutai memerintahkan mereka membuka permukiman di seberang sungai, yang kemudian dikenal sebagai Samarinda Seberang. Dari sinilah kawasan Samarinda mulai berkembang sebagai permukiman.

Selain versi resmi tersebut, terdapat pula versi lain yang menyebut kedatangan Bugis Wajo terjadi pada tahun 1708 atau pada masa pemerintahan Aji Pangeran Dipati Anom Panji Mendapa (1730-1732), serta versi C.A. Mees yang menyebut pemimpin Bugis adalah Anakoda Tujing.